Pentingnya pendidikan karakter di indonesia

     PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA

DISUSUN OLEH:

M zaki ainul fadli   16520036

---

Kelas  : B

JURUSAN STUDY AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

1.1  PENDAHULUAN

Pendidikan di indonesia dari masa orde lama ke rezim orde baru dan sampai sekarang nampaknya belum terlihat hasil yang mencolok untuk dapat mengangkat bangsa menuju pembangunan karakter bangsa yang baik. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah dasar Negara bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

 Pendidikan di indonesia bukan hanya sebagai dasar Negara RI, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia, Pada hakekatnya bahwa pendidikan nasional merupakan suatu kekuatan (power). Theodore Brameld (1965) menegaskan bahwa (education is power), artinya bahwa dengan pendidikan seseorang bisa menguasai dunia, seiring dengan itu francis bacon (brameld 1965) berpendapat bahwa (knowledge is power), hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang menghendaki dunia hendaknya menguasai ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menghendaki dunia dan akhirat hendaknya menguasai ilmu, dengan demikian kita sadar bahwa begitu pentingnya pendidikan nasional dalam kehidupan bangsa indonesia.[1]

1.2  RUMUSAN MASALAH

1.      Pendidikan karakter di indonesia?

2.      Bagaimana peran negara terhadap pendidikan di indonesia?

2.1  PEMBAHASAN

2.2  PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA

Sejak indonesia merdeka pada tahun 1945  sampai dengan sekarang, telah lahir delapan kurikulum, semasa orde lama ada tiga (3) kuruikulum yang telah dikeluarkan pemerintah indonesia. Dalam rentan waktu  tahun 1945-1949, dikeluarkan kurikulum tahun 1947 . Kemudian pada rentab waktu 1950-1961, ditetapkan  kurikulum tahun 1952, kurikulum terakhir yang lahir pada masa orde lama adalah kurikulum tahun 1964  yang dipersiapkan dan berlaku dari tahun 1961-1968.[2]

Pada masa rezim orde baru telah lahir empat (4), kurikulum tahun 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. tahun 1975 muncul kurikulum baru yakni kurikulum tahun 1975. pada tahun 1984, ditetapkan kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan nama CBSA (cara belajar siswa aktif). Kurikulum tahun 1975 yang telah disempurnakan ini berlaku sampai tahun 1993, karena pada tahun 1994 , dikeluarkan kurikulum baru yakni kurikulum 1994, kurikulum ini menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa rezim orde baru.[3]

pada masa orde lama, kurikulum sebagai manifestasi kebijakan negara, mengacu pada upaya pembangunan karakter bangsa sehingga lebih bersifat patriotis. Sementara pada masa rezim orde baru, kurikulum memfokuskan pendidikan sebagai “pabrik” sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi faktor penunjang ekonomi, stabilitas politik dan keamanan.

Seperti yang telah kita ketahui situasi sosial, kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang sangat menghawatirkan, melihat semakin rendahnya harkat dan martabat manusia, hancurnya nilai nilai moral, meningkatnya gaya hidup konsumeris, tipisnya rasa solidaritas dan lain-lain, hal ini terjadi dalam lembaga pendidikan dan masyarakat luas, tentu masalah ini mewajibkan kita untuk mempertanyakan sejauh mana lembaga pendidikan ini dapat menjawab atas berbagai persoalan dalam masyarakat kita.

Oleh sebab itu pendidikan harus menghasilkan siswa yang mampu memiliki kemampuan berpikir alternatif, tidak hanya menjadi juara lomba, menjadi juara lomba belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan kompleks dalam realita masyarakat. Terlalu banyak masalah yang terjadi di indonesia ini sehingga pendidikan harus dapat menghasilkan siswa yang kreatif dan cerdas.

Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan formal mengingat maraknya fenomena kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, dan kesewenang-wenangan yang terjadi di lingkungan sekolah, tanpa pendidikan karakter akan banyak melahirkan sebuah penerus bangsa yang buruk dan miskin moral, Yang pada akhirnya pemegang atau pengemban dan penerus roda negara menjadi tidak mempunyai suatu batasan yang akan diperoleh bila mana mempunyai suatu pondasi yang dapat didapatkan melalui sebuah pengajaran yang mengajarkan pembentukan karakter.

Bila hal ini semakin menjadi ambang kehancuran moral anak bangsa secara perlahan dan pasti akan terjadi, seperti kita dapat ambil contoh orang orang yang melakukan korupsi, korupsi merupakan salah satu bentuk krisis karakter yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa (indonesia), ia menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi bangsa, dan pada giliranya menjadi sumber dari berkembangnya kemiskinan di indonesia, korupsi terjadi karena orang-orsng kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. [4] dan yang lebih parahnya lagi yaitu maraknya anak muda generasi penerus bangsa yang pada dewasa ini makin menjadi-jadi dengan suatu konsumsi yang pada titik temunya dengan sifat kecanduan bagi penggunanya, yaitu narkoba yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri-sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di indonesia, pendidikan karakter akan menjadi basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas bangsa, yang tidak mengabaikan milai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, saling membantu satu samalain, saling menghormati dan lain-lain.

Menurut Ki Hajar Dewantara, tanggung jawab seorang pendidik (Guru) sngatlah besar dalam konteks demikian guna menanamkan nilai nilai kecintaan terhadap kehidupan bangsa indonesia, pendidik memiliki tanggung jawab besar sebagaimana mendidik anak-anak didik mampu menjiwai kehidupan bangsa ini dengan sedemikian mendalam dam masif, tidak menjadi anak-anak bangsa yang kehilangan dan mau menghilangkan kepribadian bangsanya di tengah pergaulan dunia yang semakin global, pertama seorang guru harus memiliki modal cukup luar biasa mengenai kejiwaan, kepribadian, dan budaya yang dimiliki bangsa ini apabila betul betul ingin menjadi pendidik sejatinya, kedua menurunkan kebangunan ke dalam jiwa anak, yaitukemampuan seorang pendidikuntuk secara sabar dan telaten memberikan wejangan bagaimana sesungguhnya menjadi seorang anak bangsa yang bisa memberikan manfaat bagi bangsanya.[5]

2.3                        PERAN NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA

Peran negara memang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, negara melestarikan kekuasaanya melalui politik kebudayaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikanya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur keinginan-keinginan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat, biasanya hal tersebut tidak disadari dalam suatu masyarakat. Meskipun demikian, kekuasaan politik secara langsung seringkali berada dan merasuk dalam sistem pendidikan dengan bentuk objektif atau terang-terangan dan subjektif atau secara tidak disadari. Kurikulum yang berlaku dalam suatu negara sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan, biasanya para pendidik dan masyarakat luas tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum dalam proses pembelajaran para peserta didik.

Lembaga pendidikan tepatnya sekolah dianggap sebagai tangga strategis untuk meraih kemapanan hidup tanpa harus melalui usaha-usaha ekonomi lain yang tampaknya lebih lambat dan beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan, Argumen lain yang melandasi kepercayaan umum bahwa melalui sekolah atau pendidikan formal para individu dapat
mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan relatif cepat lantaran dalam lembaga sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para pesertanya dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era modern. Selain itu, sebuah ekspektasi sosial juga menggejala pada salah satu asumsi bahwa melalui penempaan skill secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi yang mapan para lulusan lembaganya akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan kepribadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi ekonomis dalam setiap kondisi maupun situasi, Sehingga dari otak dan tangan-tangan merekalah akan memunculkan lahan-lahan penghidupan baru yang mampu menjamin kesejahteraan manusia apabila ideologi pancasila diterapkan dengan baik dan benar.

Peran negara terhadap pendidikan di indonesia sudah berjalan sebagaimana fungsinya seperti yang sudah berjalan adalah dewan pendidikan, (DP) merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Posisi DP ini independen dan tidak memiliki hubungan heirarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga pemerintah lainnya.

Anggota DP berjumlah 17 orang yang berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, yayasan penyelenggaraan pendidikan, organisasi profesi kependidikan ataupun komite sekolah yang sedang disepakati sedangkan unsur birokrasi yang dilibatkan dalam DP berjumlah4-5 orang.

DP menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut.

1.      Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

2.      Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3.      Menampung dan menganalisi aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

4.      Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai

a.      Kebijakan dan program

b.      Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan

c.       Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor atau kepala satuan pendidikan.

d.      Kriteria fasilitas pendidikan.

e.      Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

5.      Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.

6.      Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.[6]

3.1 KESIMPULAN

Dengan banyaknya kurikulum yang telah dikluarkan oleh pemerintah ternyata belum mampu memberikan hasil yang mencolok utuk bangsa ini, terutama dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangatlah dibutuhkan, karena situasi sosial masyarakat kita akhir-akhir ini memang sangat menghawatirkan melihat rendahnya harkat dan martabat manusia, hancurnya nilai moral yang terjadi dalam lembaga pendidikan dan masyarakat kita, dengan kurikulum yang telah ada sejak taun 1945, lembaga pendidikan yang telah diciptakan pemerintahbelum sepenuhnya mampu membentuk karakter peserta didik yang diharapkan.

Meskipun seperti itusetidaknya pemerintah telah berperan terhadap pendidikan di negri ini, meskipun pada akhirnya banyak kalangan masyarakat yang kurang puas terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

4.1 DAFTAR PUSTAKA

            PDF ROHMAT WAHAB MENEGAKKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

Fery, a indratno, t, 2005,manusia pasca indonesia dan pasca einstein, yogyakarta, dinamika edukasi dasar bekerjasama dengan misereor/KZE

Dwiyanto djoko, saksono Gatut, 2012, pendidikan karakter berbasis pancasila, yogyakarta, ampera utama

Yamin Moh, 2013, ideologi dan kebijakan pendidikan, malang, Madani (kelompok penerbit intrans)

---

[1] PDF ROHMAT WAHAB MENEGAKKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

[2]  Fery, a indratno, t, 2005,manusia pasca indonesia dan pasca einstein, yogyakarta, dinamika edukasi dasar bekerjasama dengan misereor/KZE

[3]  Fery, a indratno, t, 2005,manusia pasca indonesia dan pasca einstein, yogyakarta, dinamika edukasi dasar    bekerjasama dengan misereor/KZE

[4] Dwiyanto djoko, ign. Gatut saksono, 2012, pendidikan karakter berbasis pancasila, yogyakarta, ampera utama

[5] Yamin Moh, 2013, ideologi dan kebijakan pendidikan, malang, Madani (kelompok penerbit intrans)

[6]Yamin Moh, 2013, ideologi dan kebijakan pendidikan, malang, Madani(kelompok penerbit intrans)