PENTINGNYA PENDIDIKAN
KARAKTER DI INDONESIA
DISUSUN OLEH:
M zaki ainul fadli 16520036
Kelas : B
JURUSAN STUDY AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016
1.1 PENDAHULUAN
Pendidikan di indonesia dari masa orde lama ke rezim orde baru dan sampai
sekarang nampaknya belum terlihat hasil yang mencolok untuk dapat mengangkat
bangsa menuju pembangunan karakter bangsa yang baik. Pancasila adalah dasar
Negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali
dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah dasar Negara
bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan Negara
Indonesia.
Pendidikan di indonesia bukan hanya sebagai
dasar Negara RI, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan
hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan di
Indonesia, Pada hakekatnya bahwa pendidikan nasional merupakan suatu kekuatan
(power). Theodore Brameld (1965) menegaskan bahwa (education is power), artinya
bahwa dengan pendidikan seseorang bisa menguasai dunia, seiring dengan itu
francis bacon (brameld 1965) berpendapat bahwa (knowledge is power), hal ini
diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang menghendaki
dunia hendaknya menguasai ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya
menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menghendaki dunia dan akhirat
hendaknya menguasai ilmu, dengan demikian kita sadar bahwa begitu pentingnya
pendidikan nasional dalam kehidupan bangsa indonesia.[1]
1.2 RUMUSAN MASALAH
1.
Pendidikan
karakter di indonesia?
2.
Bagaimana peran
negara terhadap pendidikan di indonesia?
2.1 PEMBAHASAN
2.2 PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA
Sejak indonesia merdeka pada tahun 1945
sampai dengan sekarang, telah lahir delapan kurikulum, semasa orde lama
ada tiga (3) kuruikulum yang telah dikeluarkan pemerintah indonesia. Dalam
rentan waktu tahun 1945-1949,
dikeluarkan kurikulum tahun 1947 . Kemudian pada rentab waktu 1950-1961,
ditetapkan kurikulum tahun 1952,
kurikulum terakhir yang lahir pada masa orde lama adalah kurikulum tahun
1964 yang dipersiapkan dan berlaku dari tahun
1961-1968.[2]
Pada masa rezim
orde baru telah lahir empat (4), kurikulum tahun 1968 ditetapkan dan berlaku
sampai tahun 1975. tahun 1975 muncul kurikulum baru yakni kurikulum tahun 1975.
pada tahun 1984, ditetapkan kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975 yang
disempurnakan atau lebih dikenal dengan nama CBSA (cara belajar siswa aktif).
Kurikulum tahun 1975 yang telah disempurnakan ini berlaku sampai tahun 1993,
karena pada tahun 1994 , dikeluarkan kurikulum baru yakni kurikulum 1994,
kurikulum ini menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa rezim orde
baru.[3]
pada masa orde lama, kurikulum sebagai manifestasi kebijakan negara,
mengacu pada upaya pembangunan karakter bangsa sehingga lebih bersifat
patriotis. Sementara pada masa rezim orde baru, kurikulum memfokuskan
pendidikan sebagai “pabrik” sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi faktor
penunjang ekonomi, stabilitas politik dan keamanan.
Seperti yang telah kita ketahui situasi sosial, kultural masyarakat kita
akhir-akhir ini memang sangat menghawatirkan, melihat semakin rendahnya harkat
dan martabat manusia, hancurnya nilai nilai moral, meningkatnya gaya hidup
konsumeris, tipisnya rasa solidaritas dan lain-lain, hal ini terjadi dalam
lembaga pendidikan dan masyarakat luas, tentu masalah ini mewajibkan kita untuk
mempertanyakan sejauh mana lembaga pendidikan ini dapat menjawab atas berbagai
persoalan dalam masyarakat kita.
Oleh sebab itu pendidikan harus menghasilkan siswa yang mampu memiliki
kemampuan berpikir alternatif, tidak hanya menjadi juara lomba, menjadi juara
lomba belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan kompleks dalam realita
masyarakat. Terlalu banyak masalah yang terjadi di indonesia ini sehingga
pendidikan harus dapat menghasilkan siswa yang kreatif dan cerdas.
Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga
pendidikan formal mengingat maraknya fenomena kekerasan, pelecehan seksual,
korupsi, dan kesewenang-wenangan yang terjadi di lingkungan sekolah, tanpa
pendidikan karakter akan banyak melahirkan sebuah penerus bangsa yang buruk dan
miskin moral, Yang pada akhirnya pemegang atau pengemban dan penerus roda
negara menjadi tidak mempunyai suatu batasan yang akan diperoleh bila mana
mempunyai suatu pondasi yang dapat didapatkan melalui sebuah pengajaran yang
mengajarkan pembentukan karakter.
Bila hal ini semakin menjadi ambang kehancuran moral anak bangsa secara
perlahan dan pasti akan terjadi, seperti kita dapat ambil contoh orang orang
yang melakukan korupsi, korupsi merupakan salah satu bentuk krisis karakter
yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa (indonesia), ia menjadi penghambat
utama kemajuan ekonomi bangsa, dan pada giliranya menjadi sumber dari
berkembangnya kemiskinan di indonesia, korupsi terjadi karena orang-orsng
kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian
diri, dan tanggung jawab sosial. [4]
dan yang lebih parahnya lagi yaitu maraknya anak muda generasi penerus bangsa
yang pada dewasa ini makin menjadi-jadi dengan suatu konsumsi yang pada titik
temunya dengan sifat kecanduan bagi penggunanya, yaitu narkoba yang pada akhirnya
hanya akan merugikan diri-sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di indonesia, pendidikan
karakter akan menjadi basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas
bangsa, yang tidak mengabaikan milai-nilai sosial seperti toleransi,
kebersamaan, saling membantu satu samalain, saling menghormati dan lain-lain.
Menurut Ki Hajar Dewantara, tanggung jawab seorang pendidik (Guru) sngatlah
besar dalam konteks demikian guna menanamkan nilai nilai kecintaan terhadap
kehidupan bangsa indonesia, pendidik memiliki tanggung jawab besar sebagaimana
mendidik anak-anak didik mampu menjiwai kehidupan bangsa ini dengan sedemikian
mendalam dam masif, tidak menjadi anak-anak bangsa yang kehilangan dan mau
menghilangkan kepribadian bangsanya di tengah pergaulan dunia yang semakin
global, pertama seorang guru harus memiliki modal cukup luar biasa mengenai
kejiwaan, kepribadian, dan budaya yang dimiliki bangsa ini apabila betul betul
ingin menjadi pendidik sejatinya, kedua menurunkan kebangunan ke dalam jiwa
anak, yaitukemampuan seorang pendidikuntuk secara sabar dan telaten memberikan
wejangan bagaimana sesungguhnya menjadi seorang anak bangsa yang bisa
memberikan manfaat bagi bangsanya.[5]
2.3
PERAN NEGARA
TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA
Peran negara memang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, negara
melestarikan kekuasaanya melalui politik kebudayaan yang disalurkan melalui
lembaga-lembaga pendidikanya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur
keinginan-keinginan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat,
biasanya hal tersebut tidak disadari dalam suatu masyarakat. Meskipun demikian,
kekuasaan politik secara langsung seringkali berada dan merasuk dalam sistem
pendidikan dengan bentuk objektif atau terang-terangan dan subjektif atau
secara tidak disadari. Kurikulum yang berlaku dalam suatu negara sering
digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan, biasanya
para pendidik dan masyarakat luas tidak menyadari apa sebenarnya peranan
kurikulum dalam proses pembelajaran para peserta didik.
Lembaga pendidikan tepatnya sekolah dianggap sebagai tangga strategis untuk
meraih kemapanan hidup tanpa harus melalui usaha-usaha ekonomi lain yang
tampaknya lebih lambat dan beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan, Argumen
lain yang melandasi kepercayaan umum bahwa melalui sekolah atau pendidikan
formal para individu dapat
mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan relatif cepat lantaran dalam lembaga sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para pesertanya dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era modern. Selain itu, sebuah ekspektasi sosial juga menggejala pada salah satu asumsi bahwa melalui penempaan skill secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi yang mapan para lulusan lembaganya akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan kepribadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi ekonomis dalam setiap kondisi maupun situasi, Sehingga dari otak dan tangan-tangan merekalah akan memunculkan lahan-lahan penghidupan baru yang mampu menjamin kesejahteraan manusia apabila ideologi pancasila diterapkan dengan baik dan benar.
mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan relatif cepat lantaran dalam lembaga sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para pesertanya dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era modern. Selain itu, sebuah ekspektasi sosial juga menggejala pada salah satu asumsi bahwa melalui penempaan skill secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi yang mapan para lulusan lembaganya akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan kepribadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi ekonomis dalam setiap kondisi maupun situasi, Sehingga dari otak dan tangan-tangan merekalah akan memunculkan lahan-lahan penghidupan baru yang mampu menjamin kesejahteraan manusia apabila ideologi pancasila diterapkan dengan baik dan benar.
Peran negara terhadap pendidikan di indonesia sudah berjalan sebagaimana fungsinya
seperti yang sudah berjalan adalah dewan pendidikan, (DP) merupakan badan yang
mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan
efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Posisi DP ini independen
dan tidak memiliki hubungan heirarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota
maupun dengan lembaga pemerintah lainnya.
Anggota DP berjumlah 17 orang yang berasal dari unsur lembaga swadaya
masyarakat, tokoh masyarakat, yayasan penyelenggaraan pendidikan, organisasi
profesi kependidikan ataupun komite sekolah yang sedang disepakati sedangkan
unsur birokrasi yang dilibatkan dalam DP berjumlah4-5 orang.
DP menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut.
1.
Mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.
2.
Melakukan
kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
3.
Menampung dan
menganalisi aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan masyarakat.
4.
Memberikan
masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai
a.
Kebijakan dan
program
b.
Kriteria kinerja
daerah dalam bidang pendidikan
c.
Kriteria tenaga
kependidikan, khususnya guru/tutor atau kepala satuan pendidikan.
d.
Kriteria
fasilitas pendidikan.
e.
Hal-hal yang
terkait dengan pendidikan.
5.
Mendorong orang
tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
6.
Melakukan
evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan
keluaran pendidikan.[6]
3.1 KESIMPULAN
Dengan
banyaknya kurikulum yang telah dikluarkan oleh pemerintah ternyata belum mampu
memberikan hasil yang mencolok utuk bangsa ini, terutama dalam pendidikan
karakter. Pendidikan karakter sangatlah dibutuhkan, karena situasi sosial
masyarakat kita akhir-akhir ini memang sangat menghawatirkan melihat rendahnya
harkat dan martabat manusia, hancurnya nilai moral yang terjadi dalam lembaga
pendidikan dan masyarakat kita, dengan kurikulum yang telah ada sejak taun
1945, lembaga pendidikan yang telah diciptakan pemerintahbelum sepenuhnya mampu
membentuk karakter peserta didik yang diharapkan.
Meskipun
seperti itusetidaknya pemerintah telah berperan terhadap pendidikan di negri
ini, meskipun pada akhirnya banyak kalangan masyarakat yang kurang puas
terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.
4.1 DAFTAR
PUSTAKA
PDF ROHMAT WAHAB MENEGAKKAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA
Fery, a indratno, t, 2005,manusia pasca indonesia dan pasca einstein,
yogyakarta, dinamika edukasi dasar bekerjasama dengan misereor/KZE
Dwiyanto djoko, saksono Gatut, 2012, pendidikan karakter berbasis
pancasila, yogyakarta, ampera utama
Yamin Moh, 2013, ideologi dan kebijakan pendidikan, malang,
Madani (kelompok penerbit intrans)
[1] PDF ROHMAT WAHAB MENEGAKKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA
[2] Fery,
a indratno, t, 2005,manusia pasca indonesia dan pasca einstein,
yogyakarta, dinamika edukasi dasar bekerjasama dengan misereor/KZE
[3] Fery,
a indratno, t, 2005,manusia pasca indonesia dan pasca einstein,
yogyakarta, dinamika edukasi dasar bekerjasama
dengan misereor/KZE
[4] Dwiyanto djoko, ign. Gatut saksono, 2012, pendidikan
karakter berbasis pancasila, yogyakarta, ampera utama
[5] Yamin Moh, 2013, ideologi dan
kebijakan pendidikan, malang, Madani (kelompok penerbit intrans)
[6]Yamin Moh, 2013, ideologi dan
kebijakan pendidikan, malang, Madani(kelompok penerbit intrans)
